Transcription
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIABookletOctober 2018Integrasi SDGs Dalam DokumenPerencanaan Daerah Sebagai UpayaMenjawab Tantangan SPMKOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaKolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAPenghitunganKebutuhan PemenuhanPelayanan DasarPengumpulan DataPengumpulan data pelayanan dasardilakukan terhadap: jumlah dan identitas lengkap WN data penerima layanan menurutjenis layanan data barang dan data jasamenurut jenis layanan data sarana dan prasarana yangtersedia menurut jenis layanan data standar mutu layanan data standar belanja umum danstandar belanja keluaran data kemampuan keuangandaerah menurut urusan bidangpelayanan dasar data pemberian layanan mitrapemerintah menurut jenis layananPenghitungan kebutuhan dilakukandengan: menghitung selisih barang dan selisihjasa yang dibutuhkan dengan yangtersedia menghitung selisih sarpras utama danpendukung yang dibutuhkan dan yangtersedia menghitung penerima pelayananyang sudah dan belum mendapatkanpelayanan dasar menghitung jumlah pemberianpelayanan dasar yang dilakukanoleh mitra pemerintah menurut jenislayanan menghitung kebutuhan biaya untukpemenuhan pelayanan dasarPenyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan DasarPenyusunan rencana dilakukan dengan: menentukan Target pemenuhan pelayanan dasar menentukan strategi pemenuhan pelayanan dasar, sehubungan dengan strategipembiayaan (swakelola dan kerjasama) dan strategi pemenuhan (pembebasanbiaya dan pemberian bantuan) Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan, meliputi: RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.RPJMDRENSTRA PDBAB II GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAHMUATAN SPMBAB III PENDANAANPEMBANGUNAN DAERAHMUATAN SPMBAB IV PERMASALAHAN DAN ISUSTRATEGIS DAERAHJENIS PELAYANAN DASARMUTU PELAYANAN DASARBAB V VISI, MISI, TUJUAN, DANSASARANMUTU PELAYANAN DASARPENERIMA PELAYANAN DASARBAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,DAN PROGRAM PEMB. DAERAHPENERIMA PELAYANAN DASARJENIS PELAYANAN DASARBAB VII KERANGKA PENDANAANPEMB. DAN PROGRAM PDBAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKAT DAERAHBAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAHBAB IV TUJUAN DAN SASARANBAB V STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKANBAB VI RENCANA PROGRAM DANKEGIATANBAB VII KINERJA PENYELENGGARAANBIDANG URUSANBAB VIII KINERJA PENYELENGGARANPD2KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaKolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIARKPDMUATAN SPMBAB II GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAHMUATAN SPMRENSTRA PDJENIS PELAYANAN DASARBAB III KERANGKA EKONOMI DANKEUANGAN DAERAHJENIS PELAYANAN DASARBAB II HASIL EVALUASI RENJA PDTAHUN LALUMUTU PELAYANAN DASARBAB IV SASARAN DAN PRIORITASPEMB. DAERAHMUTU PELAYANAN DASARBAB III TUJUAN DAN SASARAN PDPENERIMA PELAYANAN DASARBAB V RENCANA KERJA DANPENDANAAN PEMBANGUNANPENERIMA PELAYANAN DASARBAB IV TUJUAN DAN SASARANBAB VI KINERJA PENYELENGGARAANPenandaan SPM Berbasis SDGS ke DalamDokumen Perencanaan DaerahPenandaan SPM berbasis SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan berikut:(1) Pilah TPB yang terkait dengan jenis layanan SPM(2) Tentukan indikator TPB yang sesuai dengan jenis layanan SPM(3) Pilah kesesuaian antara indikator TPB dengan indikator kinerja Urusan pemerintah(4) Pilah kesesuaian antara indikator TPB dengan kewenangan antar jenjang pemerintahan(5) Hasil pemilahan pada poin (3) dan (4) ditandai sebagai indikator SPM dalam dokumenperencanaan daerah(6) Tandai program dan kegiatan yang menggunakan indikator SPM hasil dari poin (5).TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN1234567891011121314151617TPB Judul TPB34Kehidupan Kesehatan danSejahteraPendidikan BerkualitasTargetTPB3132Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaTanpa KemiskinanTanpa KelaparanKehidupan Kesehatan dan SejahteraPendidikan BerkualitasKesataraan GenderAir Bersih dan Sanitasi LayakEnergi bersih terjangkauPekerjaan layak dan Pertumbuhan EkonomiIndustri, Inovasi, dan InfrastrukturBerkurangnya KesenjanganKota dan Permukiman BerkelanjutanProduksi dan Konsumsi yang bertanggungjawabPenanganan Perubahan IklimEkosistem LautanEkosistem DaratanPerdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang TangguhKemitraan untuk Mencapai TujuanTujuan Pembangunan Berkelanjutan2030Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraanseluruh penduduk semua usia.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata sertameningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuaTARGET/SASARAN GLOBALPada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per100.000 kelahiran hidupPada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah,dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknyahingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia3
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIABidang or RPJMDTarget PPres 59/2017Indikator Kinerja(PMDn86/2017)141(g)Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/sederajat.(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.(d)Meningkatnya Angka PartisipasiMurni SD/MI/ Sederajat padatahun 2019 menjadi 94,78%(2015: 91,23%).141(h)Angka PartisipasiMurni (APM) SMP/MTs/sederajat.(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.(e)Meningkatnya Angka PartisipasiAngka PartisipasiMurni SMP/MTs/ Sederajat padaMurni (APM) SMP/tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: MTs/Paket B79,97%).DIK-KabKota141(i)Angka PartisipasiMurni (APM) SMA/MA/sederajat.(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.( f)Meningkatnya Angka PartisipasiKasar SMA/SMK/MA/Sederajatpada tahun 2019 menjadi 91,63%(2015: 82,42%).DIK-Provinsi151(d)Jumlah daerah bencana Cakupanalam/bencana sosialpelayanan SPMyang mendapatpendidikanpendidikan layanankhusus. (SMAB Sekolah/Madrasah AmanBencana)Meningkatnya jumlah daerahbencana alam/bencana sosialyang mendapat pendidikanlayanan khusus pada tahun 2019menjadi 450 (2015: 100).DIK-Provinsi411*Proporsi anak-anakdan remaja: (a) padakelas 4, (b) tingkat akhirSD/kelas 6, (c) tingkatakhir SMP/kelas 9yang mencapai standarkemampuan minimumdalam: (i) membaca, (ii)matematika.Cakupan SPMPendidikan (SPM PendidikanPendidikan Dasar/Lokalisasi TPB)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)DIK-KabKota411(a)Persentase SD/MIberakreditasi minimal B.(KewenanganPusat)Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B padatahun 2019 menjadi 84,2%(2015:68,7%).DIK-KabKota411(b)Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B.(KewenanganPusat)Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal Bpada tahun 2019 menjadi 81%(2015:62,5%).DIK-KabKota411(c)Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B.(KewenanganPusat)Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal Bpada tahun 2019 menjadi 84,6%(2015:73,5%).DIK-Provinsi411(d)Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/sederajat.Angka PartisipasiKasar (APK) SD/MI/sederajat(Permendagri 86)Meningkatnya Angka PartisipasiAngka partisipasiKasar (APK) SD/MI/sederajat pada kasartahun 2019 menjadi 114,09%(2015: 108%).DIK-KabKota411(e)Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/sederajat.Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/sederajat(Permendagri 86)Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019menjadi 106,94% (2015: 100,7%).Angka partisipasikasarDIK-KabKota411(f)Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA/sederajat.Angka PartisipasiKasar (APK)(Permendagri 86/Lokalisasi TPB).Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019menjadi 91,63% (2015: 76,4%).Angka partisipasikasarDIK-ProvinsiKOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaAngka PartisipasiMurni (APM) SD/MI/Paket AJenis Urusan/KewenanganAngka PartisipasiMurni (APM) SMA/SMK/MA/Paket CSPMSPMLamaDIK-KabKotaSPMKolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAIndikatorTPBTARGET/SASARAN GLOBALIndikator RPJMD411(g)Rata-rata lama sekolahpenduduk umur 15tahun.Angka rata-ratalama sekolah422(a)Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD).431(a)Indikator Kinerja(PMDn86/2017)Jenis Urusan /KewenanganMeningkatnya rata-rata lamasekolah penduduk usia di atas 15tahun pada tahun 2019 menjadi8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).Angka rata-ratalama sekolahDIK-ProvinsiAngka PartisipasiKasar (APK)PendidikanAnak Usia Dini(Permendagri 86/Lokalisasi TPB).Meningkatnya APK anak yangmengikuti Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) pada tahun 2019menjadi 77,2% (2015: 70,06%).Angka partisipasikasarDIK-KabKotaAngka Partisipasi Kasar(APK) SMA/SMK/MA/sederajat.(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.(f))Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).Angka partisipasikasarDIK-ProvinsiSPMLama451*"Rasio Angka PartisipasiMurni (APM) perempuan/laki-laki di(1) SD/MI/sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat;(3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan RasioAngka Partisipasi Kasar(APK) perempuan/lakilaki di (4) PerguruanTinggi"(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.(d, e, f))4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni(APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara genderpada tahun 2019. 4.2 Rasio APMperempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara genderpada tahun 2019. 4.3 Rasio APKperempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yangsetara gender pada tahun 2019.Angka PartisipasiMurni (APM) SD/MI/Paket A; AngkaPartisipasi Murni(APM) SMP/MTs/Paket B; AngkaPartisipasi Murni(APM) SMA/SMK/MA/Paket CDIK-DaerahSPMLama461(a)"Persentase Angka melekaksara penduduk umur 15 tahun"Penduduk yangberusia 15 Tahunmelek huruf (tidakbuta aksara)Meningkatnya rata-rata angkamelek aksara penduduk usia diatas 15 tahun pada tahun 2019menjadi 96,1% (2015: 95,2%).Penduduk yangberusia 15 Tahunmelek huruf (tidakbuta aksara)DIK-KabKota461(b)"Persentase Angka MelekAksara (AMH) pendudukumur 15-24 tahun danumur 15-59 tahun"(sudah diwakilioleh Indikator4.6.1.(a)Meningkatnya persentase angkamelek aksara penduduk usiadewasa usia 15-59 tahun padatahun 2019.Angka melekhuruf pendudukusia 15‐24 tahun,perempuan danlaki‐lakiDIK-KabKota4a1*Proporsi sekolah denganakses terhadap: (a) listrik(b) internet untuk tujuanpengajaran, (c) komputeruntuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur danmateri memadai bagisiswa disabilitas, (e) airminum layak, (f) fasilitassanitasi dasar per jeniskelamin, (g) fasilitascuci tangan (terdiri air,sanitasi, dan higienisbagi semua (WASH)Cakupan SPMPendidikan (MutuPelayanan SPMPendidikan)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)4c1*Persentase guru TK, SD,SMP, SMA, SMK, danPLB yang bersertifikatpendidikGuru yang(tidak ada dalam lampiran Perpres Guru yangmemenuhi59/2017)memenuhikualifikasi SI/DIVkualifikasi SI/DIV(SPM/Permendagri86)531(c)Angka Partisipasi Kasar(APK)SMA/SMK/MA/sederajat(sudah diwakilioleh Indikator4.1.1.(f))Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaTarget PPres 59/2017Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019menjadi 91,63% (2015: 75,4%).Angka rovinsiKOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaSPMLamaSPMLama5
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIABidang KesehatanIndikatorTPBIndikator RPJMDTarget PPres 59/2017Indikator Kinerja(PMDn86/2017)Jenis Urusan /KewenanganSPM141(a)Persentase perempuan pernah (sudah diwakili olehkawin umur 15-49 tahun yang Indikator 3.1.2.*)proses melahirkan terakhirnyadi fasilitas kesehatan.Meningkatnya cakupan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan untuk40% penduduk berpendapatan terbawahpada tahun 2019 menjadi 70%Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yangmemiliki kompetensikebidananKES-KabKota141(b)Persentase anak umur12-23 bulan yang menerimaimunisasi dasar lengkap.Sudah diwakiliindikator 3.2.2bMeningkatnya cakupan imunisasi dasarlengkap pada anak usia 12-23 bulanuntuk 40% penduduk berpendapatanterbawah pada tahun 2019 menjadi63%.Cakupan Desa/kelurahan UniversalChild Immunization(UCI)KES-KabKota141(c)Prevalensi penggunaanmetode kontrasepsi (CPR)semua cara pada PasanganUsia Subur (PUS) usia 15-49tahun yang berstatus kawin.Sudah diwakiliindikator 3.7.1aMeningkatnya cakupan angkapemakaian kontrasepsi semua carapada perempuan usia 15-49 tahununtuk 40% penduduk berpendapatanterbawah pada tahun 2019 menjadi65%.Angka pemakaiankontrasepsi/CPR bagiperempuan menikahusia 15 - 49KES-KabKota151(b)Pemenuhan kebutuhan dasarkorban bencana sosial.Cakupan pelayananSPM untukpenanggulanganbencana (SPMSosial dan/atau SPMTrantiblinmas)Terpenuhinya kebutuhan dasar korbanbencana sosial hingga tahun 2019menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).Persentase korbanbencana yangmenerima bantuansosial selama masatanggap endampingan psikososialkorban bencana sosial.Cakupan pelayananSPM untukpenanggulanganbencana (SPM SosialTerlaksananya pendampinganpsikososial korban bencana sosialhingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu(2015: 21,5 ribu).Persentase korbanbencana yangmenerima bantuansosial selama masatanggap darurat"SOSIALKES-Provinsi"SPM211(a)Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada anakbalita.Angka prevalensibalita gizi kurang(permendagri 86)Menurunnya prevalensi kekurangangizi (underweight) pada anak balitapada tahun 2019 menjadi 17% (2013:19,6 %).Prevalensi balita gizikurangKES-KabKota221*Prevalensi stunting (pendekdan sangat pendek) padaanak di bawah lima tahun/balita.(sudah diwakili olehIndikator 2.1.1.(a)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)KES-KabKota221(a)Prevalensi stunting (pendekdan sangat pendek) padaanak di bawah dua tahun/baduta.(sudah diwakili olehIndikator 2.1.1.(a)Menurunnya prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anakdi bawah dua tahun/baduta pada tahun2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).KES-KabKota222*Prevalensi malnutrisi (berat(sudah diwakili olehbadan/tinggi badan) anakIndikator 2.1.1.(a)pada usia kurang dari 5 tahun,berdasarkan tipe.(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)222(a)Prevalensi anemia pada ibuhamil.Cakupan pelayananSPM untuk ibu hamil(SPM Kesehatan)Menurunnya prevalensi anemia pada ibuhamil pada tahun 2019 menjadi 28%(2013: 37,1%).KES-KabKota222(b)Persentase bayi usiakurang dari 6 bulan yangmendapatkan ASI eksklusif.Cakupan pelayananSPM untuk bayi barulahir (SPM Kesehatan)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulanyang mendapat ASI eksklusif menjadi50% pada tahun (2013: 38%).KES-KabKota311*Angka Kematian Ibu (AKI).Angka Kematian Ibuper 100,000 kelahiranhidup (Permendagri86/TPB)Menurunnya angka kematian ibu per100 ribu kelahiran hidup pada tahun2019 menjadi 306 (2010: 346).Angka Kematian Ibuper 100,000 kelahiranhidupKES-KabKotaSPM312*Proporsi perempuan pernahkawin umur 15-49 tahun yangproses melahirkan terakhirnyaditolong oleh tenagakesehatan terlatih.Cakupan pertolonganpersalinan di fasilitaskesehatan dan/atauoleh tenaga kesehatanterlatih (PenyesuaianPermendagri 86/Lokalisasi TPB)Meningkatnya persentase persalinanoleh tenaga kesehatan terampil padatahun 2019 menjadi 95 % (2015:91,51%).Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yangmemiliki kompetensikebidananKES-KabKotaSPMMeningkatnya persentase persalinandi fasilitas pelayanan kesehatan padatahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yangmemiliki ARAN GLOBALPersentase perempuan pernah (sudah diwakili olehkawin umur 15-49 tahun yang Indikator 3.1.2.*)proses melahirkan terakhirnyadi fasilitas kesehatan.KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaPersentase balita giziburuk/kurang giziSPMLamaKES-KabKotaKolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAIndikatorTPBTARGET/SASARAN GLOBALIndikator RPJMDTarget PPres 59/2017Indikator Kinerja(PMDn86/2017)Jenis Urusan /KewenanganSPMSPMLama321*Angka Kematian Balita (AKBa)per 1000 kelahiran hidup.Angka Kematian Balita (tidak ada dalam lampiran Perpresper 1000 kelahiran59/2017)hidup (Permendagri86/Lokalisasi TPB)Angka Kematian Balitaper 1000 kelahiranhidupKES-KabKotaSPM322*Angka Kematian Neonatal(AKN) per 1000 kelahiranhidup.Angka KematianNeonatal per 1000kelahiran hidup(Permendagri 86)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)Angka KematianNeonatal per 1000kelahiran hidupKES-KabKotaSPM322(a)Angka Kematian Bayi (AKB)per 1000 kelahiran hidup.Angka KematianBayi (AKB) per 1000kelahiran hidup(Permendagri 86)Menurunnya angka kematian bayi per1000 kelahiran hidup pada tahun 2019menjadi 24 (2012-2013: 32).Angka KematianBayi (AKB) per 1000kelahiran hidupKES-KabKotaSPM322(b)Persentase kabupaten/kotaCakupan Desa/yang mencapai 80% imunisasi kelurahan Universaldasar lengkap pada bayi.Child Immunization(UCI) (Permendagri86)Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasidasar lengkap pada bayi pada tahun2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).Cakupan Desa/kelurahan UniversalChild Immunization(UCI)KES-KabKota331(a)Prevalensi HIV pada populasidewasa.Prevalensi HIV/AIDSMenurunnya prevalensi HIV pada(persen) dari totalpopulasi dewasa tahun 2019 menjadipopulasi (Permendagri 0,5% (2014: 0,46%).86)Prevalensi HIV/AIDS(persen) dari totalpopulasiKES-KabKotaSPM332(a)Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.Tingkat prevalensiTuberkulosis (per100.000 penduduk)(Permendagri 86)Menurunnya prevalensi Tuberculosis(TB) per 100.000 penduduk pada tahun2019 menjadi 245 (2013: 297).Tingkat prevalensiTuberkulosis (per100.000 penduduk)KES-KabKotaSPMKejadian Malaria per 1000orang.Angka kejadianMalaria per 1000orang (Permendagri86)/Lokalisasi TPB333(a)Jumlah kabupaten/kota yangmencapai eliminasi malaria.(sudah diwakili olehIndikator 3.3.3*)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)Angka kejadian Malaria KES-KabKotaSPM-Lama334(a)Persentase kabupaten/kotayang melakukan deteksi diniuntuk infeksi Hepatitis B.(tidak dipakai)Meningkatnya jumlah kabupaten/kotadengan eliminasi malaria pada tahun2019 menjadi 300 (2013: 212).KES-KabKotaSPM-Lama335*Jumlah orang yangmemerlukan intervensiterhadap penyakit tropis yangterabaikan (Filariasis danKusta).(tidak dipakai)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)KES-KabKotaSPM-Lama335(a)Jumlah provinsi denganeliminasi Kusta.(tidak dipakai)(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)KES-KabKotaSPM-Lama335(b)Jumlah kabupaten/kotadengan eliminasi filariasis(berhasil lolos dalam surveipenilaian transmisi tahap I).(tidak dipakai) /konfirmasi ke SubditKesehatanMeningkatnya jumlah provinsi denganeliminasi kusta sebanyak 34 provinsipada tahun 2019 (2013:20).KES-Provinsi341(b)Prevalensi tekanan darahtinggi.Prevalensi tekanandarah tinggi (IndikatorTPB)Meningkatnya jumlah kabupaten/kotadengan eliminasi filariasis pada tahun2019 menjadi 35.KES-KabKota341(c)Prevalensi obesitas padapenduduk umur 18 tahun.(tidak ada data)Menurunnya prevalensi tekanan darahtinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3%(2013: 25,8%).KES-KabKota342(a)Jumlah kabupaten/kota yangmemiliki puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan jiwa.Cakupan PelayananSPM GangguanJiwa Berat (SPMKesehatan/LokalisasiTPB)Tidak meningkatnya prevalensi obesitaspada penduduk usia 18 tahun ke ataspada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013:15,4%).KES-KabKota372*Angka kelahiran padaperempuan umur 15-19 tahun(Age Specific Fertility Rate/ASFR).Angka kelahiranremaja (perempuanusia 15–19) per1.000 perempuan usia15–19 tahun (ASFR15–19) (Permendagri86/lokalisasi TPB)Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yangmenyelenggarakan upaya kesehatanjiwa pada tahun 2019 menjadi 280(2015: 80).KES-KabKotaSPMAngka kelahiranKES-KabKotaremaja (perempuanusia 15–19) per 1.000perempuan usia 15–19tahun (ASFR 15–19)SPM333*Menurunnya angka kelahiran padaremaja usia 15-19 tahun (age specificfertility rate/ASFR) pada tahun 2019menjadi 38 (2012-2013: 48).Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaKOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - IndonesiaSPM-LamaSPMSPM-Lama7
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIABidang Sosial8IndikatorTPBTARGET/SASARANGLOBALIndikator RPJMDTarget PPres 59/2017Indikator Kinerja(PMDn86/2017)Jenis Urusan/Kewenangan121*% penduduk yang hidupdi bawah garis kemiskinan nasional, menurutjenis kelamin dan kelompok umurPersentasependuduk yanghidup di bawahgaris kemiskinannasionalMenurunnya tingkat kemiPersentase penskinan pada tahun 2019 men- duduk diatas garisjadi 7-8% (2015: 11,13%).kemiskinan131(c)% penyandang disabilitas yang miskin danrentan yang terpenuhihak dasarnya dan inklusivitasCakupan SPM Sosial (SPM Sosial/Lokalisasi TPB)Disesuaikan dengan SPMSosial131(d)Jumlah rumah tanggayang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.Persentase PMKSyang memperolehbantuan sosial(Permendagri86/2017)Menurunnya jumlah keluarga Persentase PMKSsangat miskin yang mendapa- yang memperolehtkan bantuan tunai bersyarat bantuan sosialmenjadi 2,8 juta pada tahun2019 (2015: 3 juta).SOSIAL151(b)Pemenuhan kebutuhandasar korban bencanasosial.Cakupan pelayanan SPM untukpenanggulanganbencana (SPM Sosial dan/atau SPMTrantiblinmas)Terpenuhinya kebutuhandasar korban bencana sosialhingga tahun 2019 menjadi151 ribu (2015: 43 ribu).Persentase korbanbencana yangmenerima bantuansosial selama masatanggap ampingan psikososial korban bencanasosial.Cakupan pelayanan SPM untukpenanggulanganbencana (SPMSosialTerlaksananya pendampinganpsikososial korban bencanasosial hingga tahun 2019menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5ribu).Persentase korban "SOSIALSPMbencana yangKES-Provinsi"menerima bantuansosial selama masatanggap darurat1a1*Proporsi sumber dayayang dialokasikan olehpemerintah secaralangsung untuk programpemberantasan kemiskinan.(Tidak termasukIndikator, tapi masuk dalam analisiskeuangan daerah(BAB III))(tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017)1a2*Pengeluaran untuklayanan pokok (pendidikan, kesehatan danperlindungan sosial)sebagai persentase daritotal belanja pemerintah.(Tidak termasukIndikator, tapi masuk dalam analisiskeuangan daerah(BAB III))(tidak ada dalam lampiranPerpres 59/2017)SOSIALSPMPersentase penSOSIALyandang cacat fisikdan mental, sertalanjut usia tidakpotensial yangtelah menerimajaminan sosialSPMSOSIALPersentase belanjapendidikan (20%);Persentase belanjakesehatan (10%)Jumlah korban peny(Kewenanganalahgunaan NAPZA yang Pusat)mendapatkan rehabilitasisosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.Meningkatnya jumlah korbanpenyalahgunaan NAPZA yangmendapatkan rehabilitasisosial di dalam panti sesuaistandar pelayanan pada tahun2019 menjadi 210 (2015:200) dan di luar panti padatahun 2019 menjadi 4.319(2015: 1.464).SOSIAL351(d)Jumlah lembagarehabilitasi sosial korbanpenyalahgunaan NAPZAyang telah dikembangkan/dibantu.Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial KorbanPenyalahgunaan NAPZA yangtelah dikembangkan/dibantupada tahun 2019 menjadi 85(2015: 75).SOSIALKOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia - )SPMKolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk KesejahteraanKemitraan Pemerintah Australia - Indonesia
laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C DIK-Daerah SPM-Lama 461(a) "Persentase Angka melek aksara penduduk umur 15 tahun " Penduduk yang berusia 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
